Resuffle Kabinet : Perbaikan Ekonomi atau Bagi-Bagi Kursi?
Tulisan Bulanan PM Bakti Nusa 6 IPB
Tema : Reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2 dan Perbaikan Kinerja Pemerintah
Penulis : Fadhilatul Laela
Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan kabinet atau biasa disebut reshuffle kabinet. Reshuffle ini merupakan reshuffle kedua (Jilid II) pada Kabinet Kerja, setelah sebelumnya Presiden Jokowi pernah melakukan reshuffle pada Agustus 2015. Isu reshuffle telah ramai diperbincangkan beberapa bulan terakhir ini, reshuffle merupakan hak prerogratif presiden yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Reshuffle kabinet adalah kebijakan untuk merombak komposisi kabinet yang sudah berlangsung. Perombakan kabinet dilakukan, baik dengan mencopot jabatan menteri tertentu maupun dengan menggesernya ke jabatan yang lain. Perombakan kabinet biasanya dilakukan atas dasar kinerja para menteri, menanggapi kritik publik, skandal tertentu yang menimpa menteri bersangkutan, atau karena pertimbangan politis. Reshuffle kabinet dilakukan oleh presiden sehubungan dengan fungsinya sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya. Walaupun reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, namun evaluasi kinerja bisa dijadikan bahan pertimbangan presiden dalam menilai baik buruknya kinerja para menterinya dalam kabinet.
Apabila diperhatikan dari komposisi keseluruhan menteri pada Kabinet Kerja hasil reshuffle Jilid II, terlihat masih ada kalangan profesional, walaupun ada juga yang diisi oleh politisi. Di dalam jajaran Kabinet Kerja kali ini, masuk beberapa wajah baru yang berasal dari kalangan partai politik, yakni Asman Abnur yang berasal dari PAN sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Wiranto yang merupakan Ketua Umum Hanura sebagai Menko Polhukam, Eko Putro Sandjojo dari PKB sebagai Menteri Desa dan PDTT, Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem sebagai Menteri Perdagangan, dan Arilangga Hartarto dari Partai Golkar sebagai Menteri Perindustrian. Walaupun kemudian muncul anggapan bahwa reshuffle kabinet kali ini sebagai akomodasi bagi koalisi parpol. Diharapkan pula, perombakan kabinet ini bisa mendorong terbukanya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran dapat ditekan serta kabinet kerja akan menjadi lebih kuat dan kompak. Reshuffle juga dianggap sebagai salah satu cara presiden dalam mengevaluasi kinerja para menterinya. Dua kali reshuffle kabinet kerja dalam 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, tergolong cepat. Apalagi jika melihat dari lama waktu kinerja para menteri tersebut dalam menjalankan program kerjanya.
Jika dilihat dari reshuffle Jilid II tersebut dapat dilihat bahwa perubahan terbesar yaitu pada menteri-menteri di bidang perekonomian. Hal ini sejalan dengan keinginan presiden untuk memperkuat sektor perekonomian. Beberapa isu ekonomi yang menjadi perhatian utama adalah tentang pembangunan perbatasan, maritim, infrastruktur, dan penguatan anggaran. Dengan digantinya menteri-menteri di bidang perekonomian, antara lain Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian dan Kepala BKPM, diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Namun pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, berpendapat reshuffle jilid II ini kental beraroma akomodasi politik bagi sejumlah partai yang belakangan merapat ke pemerintah. "Kombinasi antara memperbaiki kinerja dan juga untuk mengakomodasi sejumlah parpol yang belum masuk pemerintahan sangat kentara. Itu makanya kalau ditanya untuk siapa reshuffle ini? Pertama untuk Jokowi sendiri. Jokowi sedang bermain aman, mengakomodasi Golkar dan PAN, biar enggak gaduh di luar, diamankan," kata Adi dalam diskusi bertajuk ‘Reshuffle Kabunet Jilid II Untuk Siapa?’ yang diadakan Ikatan Jurnalis UIN Jakarta, di Pondok Cabe, Tangerang, Sabtu (6/8/2016).
Hal ini berbeda dengan reshuffle jilid I yang dilakukan tahun lalu. Ketika itu dinilai murni untuk memperbaiki kinerja Kabinet Kerja. Kemudian, Adi juga memandang karena ada kepentingan akomodasi parpol tersebut, menteri yang punya latar belakang profesional dikorbankan. "Ini yang menurut saya dalam reshuffle kedua ini mengorbankan kalangan profesional, Pak Anis Baswedan dan Sudirman Said, kenapa di-reshuffle? Karena dari kalanganan profesional dan relatif tidak akan menimbulkan kegaduhan," jelas dia.
Tercatat empat menteri berganti posisi, yakni Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman, Bambang Brodjonegoro sebagai Kepala Bappenas, Thomas Trikasih Lembong menjadi Kepala BKPM, dan Sofyan Djalil menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Reshuffle kali ini cukup signifikan dengan kemunculan sembilan wajah baru, yakni Wiranto sebagai Menko Polhukam, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Asman Abnur sebagai Menpan dan Rebiro, Muhadjir Effendy sebagai Menteri Pendidikan, Chandra Tahar sebagai Menteri ESDM, Eko Putro Sandjoyo sebagai Menteri Desa, Pembangunan Darah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, dan Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan. Kehadiran beberapa wajah baru tersebut mengorbitkan harapan tinggi di hati publik akan perbaikan kinerja pemerintahan. Reshuffle kabinet memang semestinya lebih didasarkan pada upaya mengakselerasi pencapaian kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan sempit politik berjangka pendek.
Oleh karena itu, kekhawatiran yang muncul akibat reshuffle kali ini dapat diatasi apabila para menteri yang baru ini mampu memperbaiki kondisi dan berbagai persoalan yang dihadapi. Hal ini dapat dilakukan dengan saling membina hubungan baik antar-kementerian melalu koordinasi dan kerjasama yang baik. Kebijakan-kebijakan dalam kementerian yang muncul pasca-reshuffle ini juga diharapkan mampu menekankan pada skala prioritas sehingga program kerja dapat berjalan dengan tepat. Monitoring dan evaluasi kinerja seluruh instansi pemerintahan juga diperlukan guna memperbaiki kinerja demi meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan negara.
Comments